Saatnya Berpartisipasi, Mengabdi, dan Bersama Membangun Desa Desa Banyuurip membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik desa untuk turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip. BPD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati berbagai kebijakan desa bersama Pemerintah Desa, serta menjalankan fungsi pengawasan ...

Pemerintah Desa Banyuurip melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Banyuurip melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta memperkenalkan layanan informasi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Desa Banyuurip. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kader desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta warga Desa Banyuurip. Dalam kesempatan tersebut, ...

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di tingkat desa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memastikan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal. ...

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa Banyuurip melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Banyuurip melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Koordinasi PPID. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Evaluasi dan koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa serta unsur yang terkait dalam pengelolaan informasi publik. Melalui kegiatan ini dilakukan ...

Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diberikan atau dipublikasikan kepada masyarakat karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan dampak tertentu apabila dibuka kepada publik. Pemerintah Desa Banyuurip menerapkan pengecualian informasi secara terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, serta kepentingan masyarakat.   [ Lihat Dokumen ] Klasifikasi Informasi yang dikecualikan telah ditetapkan ...

A. Profil Badan Publik Pemerintah Desa Banyuurip merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang berkedudukan di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pemerintah Desa Banyuurip menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai badan publik, Pemerintah Desa Banyuurip juga berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan mengumumkan informasi yang menjadi kewenangan Pemerintah ...

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk ...

emerintah Desa Banyuurip melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Banyuurip menyediakan layanan Pengajuan Keberatan Secara Online sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini dapat digunakan oleh pemohon informasi apabila terdapat keberatan terhadap pelayanan atau keputusan PPID dalam proses permohonan informasi publik, sesuai dengan alasan keberatan yang diatur dalam ketentuan keterbukaan informasi ...