Wabah COVID-19 telah menjadi tantangan global yang membutuhkan respons dan kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Desa Banyuurip, seperti tempat lain di seluruh dunia, tidak luput dari dampak pandemi ini. Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan yang tepat di tingkat desa sangat penting untuk melindungi warga dan meminimalkan penyebaran virus.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa di instruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik dirumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa.

Selanjutnya untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini pemerintah pusat telah membuat program PKTD yaitu, (1) Dana Desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Melalui surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemprov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal.

1. Pembentukan Tim Tanggap COVID-19 di Tingkat Desa

Penting untuk membentuk tim tanggap COVID-19 yang terdiri dari sukarelawan lokal, petugas kesehatan, serta tokoh masyarakat. Tim ini akan memainkan peran penting dalam menyosialisasikan informasi terkini tentang COVID-19, mengelola bantuan kesehatan, dan memberikan dukungan psikososial kepada warga yang terdampak.

2. Sosialisasi Protokol Kesehatan

Tim tanggap harus aktif dalam menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan secara teratur, dan menerapkan langkah-langkah lain yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan.

3. Pemeriksaan Suhu Tubuh dan Deteksi Dini Gejala

Dilakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala di titik-titik strategis di desa. Tim tanggap harus bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 dan segera mengambil tindakan isolasi jika diperlukan.

4. Pendirian Posko Kesehatan

Pendirian posko kesehatan di desa dapat menjadi pusat koordinasi untuk informasi, bantuan kesehatan, dan logistik. Posko ini dapat memberikan tempat untuk isolasi sementara bagi mereka yang terinfeksi, serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat.

5.Pembatasan Pergerakan dan Kegiatan Massa

Pemerintah desa, bekerjasama dengan aparat keamanan, telah menerapkan pembatasan pergerakan dan pengurangan kegiatan massa. Tempat umum ditutup sementara, dan kegiatan berskala besar ditiadakan untuk mengurangi risiko penularan.

6. Dukungan Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tim tanggap COVID-19 Desa Banyuurip menyediakan layanan dukungan psikososial melalui konseling telepon dan panduan untuk mengatasi stres. Ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan mental masyarakat yang mungkin merasakan dampak psikologis dari pandemi.

7. Pelacakan Kontak dan Pengujian Massal

Upaya pelacakan kontak aktif dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin terpapar. Pengujian massal diadakan secara teratur untuk mendeteksi kasus-kasus baru dengan cepat dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

8. Penguatan Sistem Kesehatan Lokal

Pemerintah desa telah mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat puskesmas dan fasilitas kesehatan setempat. Hal ini mencakup penyediaan alat pelindung diri, obat-obatan, serta pelatihan bagi tenaga medis setempat.

Dengan implementasi tindakan ini, Desa Banyuurip berharap dapat memitigasi dampak wabah COVID-19, melindungi warga, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Solidaritas dan kerja sama masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi pandemi ini, sehingga bersama-sama kita dapat melewati tantangan ini dengan kekuatan dan ketahanan.