SISTEM INFORMASI DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

Artikel

Musrenbangdes RPJMDes Tahun 2020 - 2027 dan RKPDes 2026 dan Usulan RKPDes 2027 Desa Banyuurip Soroti Isu Strategis

16 Oktober 2025 11:58:57  Admin Desa  90 Kali Dibaca  Program Kerja

Banyuurip, 15 Oktober 2025 — Pemerintah Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada malam hari, tepatnya Rabu, 15 Oktober 2025. Acara yang digelar di balai desa ini berlangsung dengan penuh semangat partisipatif dan dihadiri oleh berbagai unsur penting pemerintahan dan masyarakat desa.

Musrenbangdes kali ini menjadi wadah strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa . Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Ujungpangkah, Kapolsek Ujungpangkah, Kepala Desa Banyuurip beserta seluruh perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD, para Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, Bidan, Perawat Desa serta pendamping desa.

Sorotan Utama: Pembangunan dan Infrastruktur Desa

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Desa Banyuurip menegaskan pentingnya Musrenbangdes sebagai bentuk demokrasi desa dalam menyusun prioritas pembangunan. Tahun ini, fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sistem irigasi, pengadaan sumur bor untuk lahan pertanian, pemasangan CCTV demi keamanan lingkungan, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Musrenbangdes ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi merupakan ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan masalah yang dihadapi secara langsung. Kita harus mendengar dan merespons,” tegasnya.

Irigasi dan Pertanian: Sawah Kering Jadi Perhatian Serius

Salah satu isu paling krusial yang mengemuka dalam forum adalah persoalan irigasi persawahan desa yang saat ini mengalami kekeringan. Sejumlah petani yang hadir menyampaikan keluhan tentang minimnya pasokan air untuk mengairi sawah, terutama saat musim kemarau berkepanjangan.

Menanggapi hal tersebut, Camat Ujungpangkah menyatakan bahwa persoalan irigasi tidak bisa ditangani setengah-setengah. Ia mendorong agar desa segera mengusulkan pengadaan sumur bor melalui  Kecamatan dan Kabupaten agar bisa mendapat alokasi anggaran dari dana APBD atau Dana Desa.

"Desa Banyuurip adalah salah satu lumbung pangan di wilayah Ujungpangkah. Bila irigasi kita abaikan, maka ketahanan pangan lokal pun bisa terganggu. Pengadaan sumur bor harus menjadi prioritas bersama," ungkap Camat.

Pengadaan Sumur Bor: Harapan Baru Petani

Terkait hal ini, BPD dan LPMD juga menyuarakan dukungan agar sumur bor segera diadakan di titik-titik strategis lahan pertanian desa. Pendamping desa menyatakan akan membantu secara teknis dalam penyusunan proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk program tersebut.

Selain untuk pertanian, sumur bor juga diharapkan bisa menunjang kebutuhan air bersih bagi masyarakat di beberapa dusun yang selama ini masih bergantung pada sumber air terbatas.

Keamanan dan Pengawasan: Usulan Pengadaan CCTV

Masalah keamanan lingkungan turut menjadi perhatian. Beberapa Ketua RT dan tokoh masyarakat mengusulkan pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan, seperti persimpangan jalan utama, fasilitas umum, dan sekitar kantor desa.

Kapolsek Ujungpangkah yang turut hadir dalam forum tersebut sangat mengapresiasi inisiatif warga dalam menjaga keamanan desa.  bahwa pengadaan CCTV akan sangat membantu aparat dalam proses pengawasan dan pengungkapan tindak kriminal.

Transparansi Aparatur Desa: Dorongan dari Warga

Dalam sesi dialog, beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar transparansi penggunaan anggaran desa terus ditingkatkan. Mereka menginginkan agar papan informasi anggaran desa diperbaharui secara berkala dan mudah diakses publik.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Desa menyampaikan komitmennya untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa, termasuk melalui pemanfaatan media.

Dengan berakhirnya Musrenbangdes ini, seluruh pihak berharap bahwa hasil yang dirumuskan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah desa dan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Musyawarah ini mencerminkan semangat gotong royong, partisipasi masyarakat, dan tata kelola desa yang akuntabel. Banyuurip terus melangkah menuju desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Wisata Desa

 Survey Masyarakat

 Arsip Artikel

 Media Sosial